Tulisan 3

SERTIFIKAT

NAMA SEMINAR         : Seminar Akuntansi Forensik

TEMA                              : “No Fraud No Corruption”

PENYELENGGARA        : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi

  Universitas Gunadarma

TEMPAT, TANGGAL     : Universitas Gunadarma Depok D460, 09 November 2013

 

KETERANGAN              :

            Dalam seminar yang diselenggarakan oleh organisasi BEM FE Universitas gunadarma yang bertema “No Fraud No Corruption” ini membicarakan tentang apa itu akuntansi forensik. Dari pembahasan tersebut adalah perpaduan akuntansi, audit, hukum, sosiologi, antropologi, informasi, krimonologi, viktimologi dan psikologi. Juga menjelaskan alasan perlunya akuntansi forensik tersebut serta keterampilan apa saja yang diperlukan oleh orang accountan forensic. Korupsi tak hanya di sektor publik, swasta pun tidak bisa luput. Korupsi adalah tantangan dalam corporate governance. Ini mendorong kebutuhan akan akuntansi forensik.

 

SEMINAR NASIONAL

NAMA SEMINAR         : Sharia Economic Reinforcement

TEMA                               : “Sharia of Liberty”

PENYELENGGARA        : Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma

TEMPAT, TANGGAL     : Universitas Gunadarma Depok D460, 11 Maret 2014

 

KETERANGAN              :

            Dalam seminar yang diselenggarakan oleh organisasi SEF yang bertema “Sharia for Liberty” ini membicarakan tentang sejarah perkembangan kapitalisme, unsur-unsur dalam kapitalisme serta dampak positif dan negatif dari kapitalisme itu sendiri.

 

SEMINAR NASIONAL

NAMA SEMINAR         : Sharia Economic Reinforcement

TEMA                               : “The Role of Waqf Institution in The World Muslim

   Development”

PENYELENGGARA        : Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma

TEMPAT, TANGGAL     : Universitas Gunadarma Depok D460, 11 Maret 2014

KETERANGAN  :

            Dalam seminar yang diselenggarakan oleh organisasi SEF yang bertema “The Role of Waqf Institution in The World Muslim Development” ini membicarakan tentang peran penting institusi wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi global yang memiliki empat peran sekaligus yaitu :

·         mengurangkan pergantungan terhadap dana kerajaan

·         menghasilkan peluang pekerjaan

·         ekonomi negara akan berkembang kesan manfaat berterusan waqf

·         ekonomi menerima kesan positif

Membicarakan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional sehingga dapat memberikan dampak yang optimal terhadap umat serta wakaf untuk kesejahteraan umat.

 

SEMINAR NASIONAL

NAMA SEMINAR         : Sharia Economic Reinforcement

TEMA                              : “Mengukur Prospek Dunia usaha dalam Bisnis Syariah”

PENYELENGGARA        : Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma

TEMPAT, TANGGAL     : Universitas Gunadarma Depok D460, 12 Maret 2014

KETERANGAN              :

            Dalam seminar yang diselenggarakan oleh organisasi SEF yang bertema “Mengukur Prospek Dunia usaha dalam Bisnis Syariah” ini membicarakan tentang ekonomi syari’ah prospek dan tantangan, popularitas penduduk dunia, indeks harapan hidup. Dalam ekonomi islam adanya hubungan yang terkait dengan pengembangan skill, pengembangan Sumber daya Alam (SDA), ekonomi religius, peluang dan loyalitas islam.

SEMINAR NASIONAL

NAMA SEMINAR         : Sharia Economic Reinforcement

TEMA                              : “The Development of Takaful market is Critical for

   Global Economic Development”

PENYELENGGARA        : Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma

TEMPAT, TANGGAL     : Universitas Gunadarma Depok D460, 12 Maret 2014

 

KETERANGAN              :

            Dalam seminar yang diselenggarakan oleh organisasi SEF yang bertema “The Development of Takaful market is Critical for Global Economic Development” ini membicarakan tentang kelompok keuangan kehidupan di Indonesia maupun produk keuangan  kehidupan syariah. Dimana menjelaskan definisi dari asuransi syariah itu  sendirii adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara  sejumlah orang melalui investasi. Ada juga definisi dari asuransi berdasarkan prinsip syariah.

            Membicarakan juga tentang konsep ansuransi konvensional dan shariah, prinsip-prinsip dasar tafakul, segmentasi dari pasar, strategi bisnis, profitabilitas dan pertumbuhan serta perencanaan keuangan dalam tahap kehidupan.

Nama : Dwita Fhadillah

NPM : 22213729

Kelas : 1EB03 

TUGAS 9

Menanggulangi Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono

Pendahuluan

Kemiskinan sudah menjadi label yang mencirikan kondisi bangsa Indonesia sejak Negara Indonesia berdiri. Program atau berbagai upaya senantiasa telah secara rutin dilakukan oleh setiap regim pemerintahan. Meskipun demikian tidaklah mengherankan kalau program-program untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan sering kali dimanfaatkan untuk menggapai prestasi dan prestise para pimpinan pemerintahan, namun disisi lain persoalan yang paling substansial yaitu kemiskinan malah tidak teratasi, dan bahkan program-program sering kali menimbulkan persoalan lain.

Banyak kalangan mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi problem kemiskinan harus diupaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk bisa bangkit dari problem yang dihadapinya. Upaya-upaya yang bersifat karitatif dan jangka pendek harus dihindari. Namun demikian, kenyataan yang sering kali muncul justru bukan dari pihak masyarakat yang dinilai tidak mampu untuk bangkit dari problemnya, melainkan justru praktek-praktek pemerintahanlah yang menciptakan problem – problem kemiskinan menjadi semakin berat.

Paper ini bertujuan untuk mengkaji kemiskinan sebagai topik utamanya, yang akan dikaitkan dengan praktek pemerintahan yang semakin memperparah problem tersebut. Praktek pemerintahan yang buruk (bad governance) yang akhirnya juga berujung pada praktek korupsi pada kenyataannya semakin menjauhkan problem kemiskinan dari upaya-upaya untuk mengatasinya.

Pembahasan

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkaan nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa desa baik di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut Jawa Barat pada kenyataannya menunjukkan bahwa desa-desa yang dulu masuk dalam kategori IDT hingga saat inipun masih menampilkan sosok kemiskinan. Ini berarti kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan yang sering kali terjadi adalah bahwa kebijakan tersebut justru malah memberikan keuntungan yang tidak semestinya diterima oleh orang-orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di masyarakat desa.

Contoh kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan misalnya seperti yang disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penanggukangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan di pedesaan, memperkuat kelembagaan pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terlaksananyha good governance. Tujuan unum ini selaras dengan pelaksanaan desentralisaasi yang sedang berjalan dalam hal penguatan sistem pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal.

Seperangkat kebijakan lainnya yang bisa diidentifikasikan dan yang bertujuan untuk  menanggulangi kemiskinan yang bisa kita ketahui sejak dari pemerintahan Suharto hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain sebagai berikut :

Pada masa Suharto kebijakan yang dikeluarkan antara lain :  

• menyelenggarakan sidang-sidang kabinet khusus dengan tema memantapkan program menghapus kemiskinan. 
• Program inpres desa tertinggal (IDT) yang dimulai sejak tahun 1994.
• Program makanan tambahan untuk anak sekolah yang diprioritaskan di desa-desa tertinggal 
• Program pembangunan prasarana pedesaan di daerah tertinggal.
• Mengembangkan jaringan klinik bisnis bagi pengusaha kecil dan koperasi. 
• Menaikkan batas minimum Kredit Usaha Kecil (KUK) dari 20% menjadi 25%.
• MenaikkanUMR  sehingga menjadi 92% Kebutuhan Hidup Minimum. 
• Menanggulangi masalah gizi akibat kekurangan iodium dengan menyalurkan tablet giizi bagi 2,6 juta ibu hamil.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden BJ. Habibie diantaranya adalah : 

• Menyiapan program Jaring Penyelamatan Sosial (JPS). 
• Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN dan secara khusus menyediakan beras subsidi untuk masyarakat miskin. 
• Menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I. 
• Menyediakan bea siswa untuk 500.000 mahasiswa dari keluarga tidak mampu
• Memperluas program padat karya. 
• Kenaikan gaji PNS, ABRI, dan pensiunan antara 35%.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan antara lain : 

• Penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal. 
• Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. 
• Kenaikkan gaji PNS dan TNI/ Polri rata-rata 30 %. 
• Subsidi pengadaan air bersih sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dibagikan kepada masyarakat miskin perkotaan. 
• Kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, OPK beras, dan pelayanan angkutan umum atas kenaikan harga BBM.

Kebijakan-kebijakan yang kemudian berlanjut lagi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri meliputi antara lain : 

• Pada tahun 2003 menganggarkan Rp. 23,3 triliun untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu. 
• Tarif listrik rendah bagi rumah tangga miskin. 
• Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro. 
• Memberikan bantuan usaha kecil berupa penyediaan rumah murah. 
• Subsidi pupuk agar terjangkau petani. 
• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi, dan korban bencana.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya juga ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu kebijakan : 

• Bertekat dalam 5 tahun tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berkurang separuhnya. Tingkat pengangguran terbuka diupayakan turun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen; dan tingkat kemiskinan turun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen. 
• Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat. 
• Memberi dan menyalurkan beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin. 
• Subsidi harga pupuk. 
• Subsidi pelayanan publik untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelayanan umum. 
• Menanggulangi kasus gizi buruk dengan menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas, rumah sakit, dan bantuan makanan pendamping ASI.
• Menanggulangi polio dengan meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa secara gratis.

Berhasilkah SBY menanggulangi kemiskinan tersebut ??

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemerintah kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan. "Di negara mana pun, ada dua hal yang terjadi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Makin berhasil mengurangi kemiskinan di saat-saat terakhir, makin sulit untuk menurunkannya lagi," kata SBY, dalam pembukaan Rapat Kerja Pemerintah, Senin, 28 Januari 2013.

Langkah-langkah pemerintah menurunkan kemiskinan, menurut SBY, bisa berhasil dengan cepat saat tingkat kemiskinan Indonesia diturunkan dari sekian puluh persen menjadi belasan persen. "Tetapi dari belasan persen ke single digit (di bawah 10 persen) itu susah, maka diperlukan langkah ekstra," katanya.

Sebenarnya, SBY menambahkan, kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan ke digit tunggal tersebut juga dialami oleh negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh, seperti Cina, India, dan Brasil. Tak hanya sulit menurunkan kemiskinan ke digit tunggal, negara-negara yang sedang bertumbuh ini juga mengalami masalah kesenjangan sosial. "Yang punya pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Cina, India dan negara kita jadi emerging economies maka kesenjangan sosial juga makin terjadi," katanya.

Karena itu, SBY meminta para kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya lebih fokus dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Perlu ada langkah serius, terintegrasi, dan tersinergi antara pusat dan daerah agar angka kemiskinan dan kesenjangan bisa diturunkan. "Kalau terus menjalankan business as usual, maka tidak akan ada yang lebih baik," katanya.

Kesimpulan

Menurut saya cara menanggulangi kemiskinan pada kebijakan pemerintahan SBY belum berhasil.

http://piusprasetyo.wordpress.com/good-governance-menanggulangi-kemiskinan/

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/28/078457392/SBY-Akui-Sulit-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan

Nama : Dwita Fhadillah

NPM : 22213729

Kelas : 1EB03