Menanggulangi Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahuluan
Kemiskinan sudah menjadi label yang mencirikan
kondisi bangsa Indonesia sejak Negara Indonesia berdiri. Program atau berbagai
upaya senantiasa telah secara rutin dilakukan oleh setiap regim pemerintahan.
Meskipun demikian tidaklah mengherankan kalau program-program untuk mengatasi
atau mengentaskan kemiskinan sering kali dimanfaatkan untuk menggapai prestasi
dan prestise para pimpinan pemerintahan, namun disisi lain persoalan yang paling
substansial yaitu kemiskinan malah tidak teratasi, dan bahkan program-program
sering kali menimbulkan persoalan lain.
Banyak kalangan mengatakan bahwa upaya untuk
mengatasi problem kemiskinan harus diupaya untuk memberikan kesempatan bagi
masyarakat miskin untuk bisa bangkit dari problem yang dihadapinya. Upaya-upaya
yang bersifat karitatif dan jangka pendek harus dihindari. Namun demikian,
kenyataan yang sering kali muncul justru bukan dari pihak masyarakat yang
dinilai tidak mampu untuk bangkit dari problemnya, melainkan justru
praktek-praktek pemerintahanlah yang menciptakan problem – problem kemiskinan
menjadi semakin berat.
Paper ini bertujuan untuk mengkaji kemiskinan
sebagai topik utamanya, yang akan dikaitkan dengan praktek pemerintahan yang
semakin memperparah problem tersebut. Praktek pemerintahan yang buruk (bad
governance) yang akhirnya juga berujung pada praktek korupsi pada
kenyataannya semakin menjauhkan problem kemiskinan dari upaya-upaya untuk
mengatasinya.
Pembahasan
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum
mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh
misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal yaitu dengan
dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkaan
nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang
miskin hingga saat ini. Program ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas
ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat.
Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa desa baik di
Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut Jawa Barat pada kenyataannya menunjukkan
bahwa desa-desa yang dulu masuk dalam kategori IDT hingga saat inipun masih
menampilkan sosok kemiskinan. Ini berarti kebijakan-kebijakan yang
diimplementasikan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan
terhadap upaya untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan yang sering kali terjadi
adalah bahwa kebijakan tersebut justru malah memberikan keuntungan yang tidak
semestinya diterima oleh orang-orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di
masyarakat desa.
Contoh kebijakan lainnya yang dibuat oleh
pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan misalnya seperti yang disebut
dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kebijakan ini bertujuan untuk
mempercepat penanggukangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui peningkatan
pendapatan di pedesaan, memperkuat kelembagaan pemerintah dan masyarakat, serta
mendorong terlaksananyha good governance.
Tujuan unum ini selaras dengan pelaksanaan desentralisaasi yang sedang berjalan
dalam hal penguatan sistem pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal.
Seperangkat kebijakan
lainnya yang bisa diidentifikasikan dan yang bertujuan untuk
menanggulangi kemiskinan yang bisa kita ketahui sejak dari pemerintahan Suharto
hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain sebagai berikut :
Pada masa Suharto kebijakan yang dikeluarkan
antara lain :
- menyelenggarakan sidang-sidang kabinet khusus dengan tema memantapkan program menghapus kemiskinan.
- Program inpres desa tertinggal (IDT) yang dimulai sejak tahun 1994.
- Program makanan tambahan untuk anak sekolah yang diprioritaskan di desa-desa tertinggal
- Program pembangunan prasarana pedesaan di daerah tertinggal.
- Mengembangkan jaringan klinik bisnis bagi pengusaha kecil dan koperasi.
- Menaikkan batas minimum Kredit Usaha Kecil (KUK) dari 20% menjadi 25%.
- MenaikkanUMR sehingga menjadi 92% Kebutuhan Hidup Minimum.
- Menanggulangi masalah gizi akibat kekurangan iodium dengan menyalurkan tablet giizi bagi 2,6 juta ibu hamil.
Kebijakan-kebijakan
tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden BJ. Habibie diantaranya adalah :
- Menyiapan program Jaring Penyelamatan Sosial (JPS).
- Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN dan secara khusus menyediakan beras subsidi untuk masyarakat miskin.
- Menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
- Menyediakan bea siswa untuk 500.000 mahasiswa dari keluarga tidak mampu
- Memperluas program padat karya.
- Kenaikan gaji PNS, ABRI, dan pensiunan antara 35%.
Kemudian pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid, kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan
antara lain :
- Penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal.
- Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.
- Kenaikkan gaji PNS dan TNI/ Polri rata-rata 30 %.
- Subsidi pengadaan air bersih sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dibagikan kepada masyarakat miskin perkotaan.
- Kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, OPK beras, dan pelayanan angkutan umum atas kenaikan harga BBM.
Kebijakan-kebijakan yang kemudian berlanjut lagi
pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri meliputi antara lain :
- Pada tahun 2003 menganggarkan Rp. 23,3 triliun untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu.
- Tarif listrik rendah bagi rumah tangga miskin.
- Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro.
- Memberikan bantuan usaha kecil berupa penyediaan rumah murah.
- Subsidi pupuk agar terjangkau petani.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi, dan korban bencana.
Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya juga
ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu kebijakan :
- Bertekat dalam 5 tahun tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berkurang separuhnya. Tingkat pengangguran terbuka diupayakan turun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen; dan tingkat kemiskinan turun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat.
- Memberi dan menyalurkan beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin.
- Subsidi harga pupuk.
- Subsidi pelayanan publik untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelayanan umum.
- Menanggulangi kasus gizi buruk dengan menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas, rumah sakit, dan bantuan makanan pendamping ASI.
- Menanggulangi polio dengan meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa secara gratis.
Berhasilkah SBY menanggulangi
kemiskinan tersebut ??
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengakui pemerintah kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan.
"Di negara mana pun, ada dua hal yang terjadi dalam upaya penanggulangan
kemiskinan. Makin berhasil mengurangi kemiskinan di saat-saat terakhir, makin
sulit untuk menurunkannya lagi," kata SBY, dalam pembukaan Rapat Kerja
Pemerintah, Senin, 28 Januari 2013.
Langkah-langkah pemerintah menurunkan kemiskinan, menurut SBY, bisa berhasil dengan cepat saat tingkat kemiskinan Indonesia diturunkan dari sekian puluh persen menjadi belasan persen. "Tetapi dari belasan persen ke single digit (di bawah 10 persen) itu susah, maka diperlukan langkah ekstra," katanya.
Sebenarnya, SBY menambahkan, kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan ke digit tunggal tersebut juga dialami oleh negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh, seperti Cina, India, dan Brasil. Tak hanya sulit menurunkan kemiskinan ke digit tunggal, negara-negara yang sedang bertumbuh ini juga mengalami masalah kesenjangan sosial. "Yang punya pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Cina, India dan negara kita jadi emerging economies maka kesenjangan sosial juga makin terjadi," katanya.
Langkah-langkah pemerintah menurunkan kemiskinan, menurut SBY, bisa berhasil dengan cepat saat tingkat kemiskinan Indonesia diturunkan dari sekian puluh persen menjadi belasan persen. "Tetapi dari belasan persen ke single digit (di bawah 10 persen) itu susah, maka diperlukan langkah ekstra," katanya.
Sebenarnya, SBY menambahkan, kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan ke digit tunggal tersebut juga dialami oleh negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh, seperti Cina, India, dan Brasil. Tak hanya sulit menurunkan kemiskinan ke digit tunggal, negara-negara yang sedang bertumbuh ini juga mengalami masalah kesenjangan sosial. "Yang punya pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Cina, India dan negara kita jadi emerging economies maka kesenjangan sosial juga makin terjadi," katanya.
Karena itu, SBY
meminta para kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya lebih fokus
dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Perlu ada
langkah serius, terintegrasi, dan tersinergi antara pusat dan daerah agar angka
kemiskinan dan kesenjangan bisa diturunkan. "Kalau terus menjalankan business as usual, maka tidak akan
ada yang lebih baik," katanya.
Kesimpulan
Menurut saya
cara menanggulangi kemiskinan pada kebijakan pemerintahan SBY belum berhasil.
Nama : Dwita Fhadillah
NPM : 22213729
Kelas : 1EB03
0 komentar:
Posting Komentar